Beritaplus62.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi persoalan serius yang belum juga menemukan titik terang. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, kondisi ini justru semakin memperburuk keadaan ekonomi warga kecil yang sangat bergantung pada akses BBM bersubsidi. Minggu (24/05/2026).
Pantauan awak media pada beberapa hari kebelakang hingga sabtu, 23 Mei 2026 di sejumlah SPBU di Way Kanan menunjukkan kondisi yang membaik di beberapa hari terakhir, sebagian kecil warga yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan SPBU mudah mendapatkan BBM, akan tetapi sebagian besar warga way kanan yang letaknya berpuluh kilometer dari SPBU mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM jenis Pertalite dan Solar yang selama ini menjadi andalan utama.
Seperti kita ketahui, way kanan yang terdiri dari 15 kecamatan hanya memiliki 4 SPBU di 3 Kecamatan yang semuanya terletak di jalan lintas Provinsi, hal ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah kabupaten Way Kanan dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat yang letaknya berpuluh kilometer dari SPBU.
Sejak viralnya penangkapan kios BBM yang berada di Kampung serupa indah 4 kecamatan yaitu Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar dan juga Bahuga mengalami kelangkaan BBM subsidi yang membuat aktivitas masyarakat pun ikut terganggu secara signifikan.
“Kami mengalami kesulitan mencari pertalite, kalo kami beli pertalite di SPBU abis minyaknya buat bolak balik aja mas.” ungkap Yono salah seorang warga Pakuan Ratu.
Menurut informasi yang dihimpun kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat kecil seperti petani, sopir angkutan hasil perkebunan, hingga pelaku usaha kecil, dan anak sekolah Mereka sangat bergantung pada BBM subsidi eceran di kios-kios untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
“kami kesusahan kalo mau sekolah, nyari BBM keliling kampung om, pertamax yang harga 20 ribu aja susah dapetnya.” ujar Andi seorang peserta didik SMAN di Bahuga dengan nada kecewa.
Patut diketahui terkait usulan regulasi usaha BBM eceran, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pada Senin, 25 Mei 2026 dengan mengundang dinas terkait seperti Disperindag serta perwakilan pelaku usaha dari Dapil II, III, dan V untuk membahas persoalan yang ada di masyarakat.
Jika tidak segera ditangani dengan serius, kelangkaan BBM subsidi berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, situasi ini juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional yang seharusnya berpihak pada masyarakat kecil.
Tim
