BANDAR LAMPUNG (B+62) – Peringatan Hari Bakti Transmigrasi yang jatuh pada 12 Desember menjadi momentum bersejarah bagi Provinsi Lampung. Jika dahulu Lampung dikenal sebagai daerah tujuan utama program kolonisasi Belanda dan transmigrasi pertama di era Presiden Soekarno, kini Lampung telah bertransformasi menjadi daerah asal (pengirim) transmigrasi.
Menteri Transmigrasi mengungkapkan bahwa perubahan status ini menunjukkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat di Lampung.
“Ini membuktikan Lampung telah berhasil melakukan transformasi. Sekarang Lampung bukan lagi tujuan, melainkan pengirim transmigran ke daerah lain untuk menyebarkan kesejahteraan,” ujarnya dalam pelepasan warga transmigrasi, Kamis (12/12).
Pada momentum ini, sebanyak 75 Kepala Keluarga (KK) dengan total 255 jiwa diberangkatkan dari Lampung menuju dua lokasi, yakni Kawasan Transmigrasi Raimuna di Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Kawasan Transmigrasi Watutau di Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah).
Program transmigrasi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ditegaskan tidak hanya sekadar perpindahan penduduk.
Fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan warga trans dan penduduk lokal. Dengan pendapatan yang meningkat, diharapkan asupan gizi keluarga membaik guna melahirkan SDM yang tangguh dan cerdas sesuai cita-cita kemerdekaan.
Sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah berhasil mencetak:
1.567 Desa Definitif
466 Kecamatan
116 Kabupaten/Kota
3 Ibu Kota Provinsi (Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan)
“Program ini adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari bawah dan desa untuk memberantas kemiskinan,” tambah Menteri Transmigrasi.
Pemerintah memastikan bahwa setiap transmigran mendapatkan lahan yang bersifat Clean and Clear, layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.
Secara sosiologis, kehadiran warga trans juga telah dipastikan mendapat penerimaan baik dari warga lokal di daerah tujuan, sebagai bagian dari semangat reforma agraria dan tanggung jawab negara hadir untuk rakyat.
